Sebagai sebuah kebijakan, haruskah tarif parkir menjadi sebuah alat pemecah persatuan di kampus tercinta kita ini ? sudah tak asing lagi di telinga kita tentang sebuah berita yang mengabarkan bahwa kampus kita ini akan dikenakan tarif parkir bagi pengendara beroda dua maupun empat. Kondisi seperti ini membuat sebagian mahasiswa merasa keberatan. Apakah memang sudah selayaknya lahan yang mereka gunakan untuk pendidikan menjadi sebuah sarana untuk meraih keuntungan bagi pihak lain?
Hasil survei menyatakan bahwa selama kebijakan itu direncanakan, yang melaksanakan pembayaran parkir ini adalah Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), sedangkan di fakultas lain, kebijakan ini masih belum berlaku. “Parkir disini dijaga oleh orang luar,jadi kalian berhak membayar semampu kalian. Lagipula uang itu bukan hanya untuk penjaganya saja, tapi juga sebagian digunakan untuk petugas kebersihan di fakultas ini”,ujar salah seorang petugas bagian fasilitas FPMIPA UPI. Lahan yang digunakan para mahasiswa sejatinya merupakan hak mereka yang memang membayar segala fasilitas disini. Namun bagi mereka yang memang tak membayar, memang seharusnya tak mempunyai hak yang sama contohnya seperti orang luar yang datang ke universitas ini. Hal ini tentu saja membuat sebagian mahasiswa merasa malas untuk membawa kendaraan ke kampus padahal kendaraan tersebut mereka butuhkan untuk kemudahan mereka dalam mencari ilmu di kampus ini. Dalam penerapan pemberlakuan sebuah kebijakan tentu saja setiap individu akan berbeda-beda. Ada pro maupun kontra. Alangkah baiknya jika pembayaran ini disesuaikan dengan kebutuhan supaya tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar